JAKARTA – Ilham Lawidu melakukan audiensi bersama Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI serta jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 11–12 Februari 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPR RI Senayan dan Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
Audiensi ini membahas kebijakan transfer ke daerah serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ilham Lawidu didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Rismanto Laide, S.T., M.M., serta Kepala Bidang Anggaran BPKAD.
Soroti Kondisi Fiskal dan Dukungan Pusat
Bupati Ilham Lawidu menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kondisi fiskal daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap program prioritas pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una.
“Kami berharap adanya dukungan pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Ilham Lawidu.
Menurutnya, stabilitas fiskal menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan transfer ke daerah.
APBD 2026 Alami Kontraksi
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Rismanto Laide, memaparkan kondisi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) serta outlook APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan bahwa APBD 2026 diproyeksikan mengalami kontraksi yang cukup besar, di tengah meningkatnya beban belanja pegawai.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Diperlukan langkah strategis dan dukungan kebijakan agar keseimbangan fiskal tetap terjaga,” jelas Rismanto.
Rismanto menambahkan, audiensi tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan APBD yang akuntabel. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah dapat selaras dengan arah kebijakan nasional serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una.
Penguatan Belanja Produktif dan Transparansi
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI bersama jajaran DJPK Kementerian Keuangan RI memberikan arahan dan masukan terkait penguatan belanja produktif, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah secara transparan dan akuntabel.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memastikan program prioritas pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una tetap berjalan sesuai rencana pada Tahun Anggaran 2026.
