Komitmen tersebut disampaikan Surya Lapasiri saat menghadiri kegiatan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (3/6/2026).
Dalam sambutannya, Surya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungannya terhadap permasalahan pertanahan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Kami berharap komitmen bersama ini dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Surya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki dua kawasan transmigrasi utama, yakni Kawasan Transmigrasi Padauloyo dan Kawasan Transmigrasi Ulubongka. Kawasan Transmigrasi Padauloyo mencakup wilayah seluas sekitar 100 ribu hektare yang meliputi Kecamatan Ampana Tete, Ratolindo, Ampana Kota, dan Ulubongka. Sementara itu, Kawasan Transmigrasi Ulubongka memiliki luas lebih dari 51 ribu hektare.
Meski demikian, Surya mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dituntaskan, terutama terkait status lahan transmigrasi. Beberapa di antaranya adalah keberadaan lahan transmigrasi yang masih masuk kawasan hutan, belum terbitnya sertifikat hak milik bagi sebagian transmigran, serta belum terselesaikannya sertifikat hak pengelolaan lahan di sejumlah lokasi.
Selain persoalan pertanahan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi, khususnya di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Uetangko yang saat ini masih dalam tahap pembinaan.
Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana dasar, seperti jalan dan jembatan menuju lahan usaha, rumah ibadah, sekolah, puskesmas pembantu, hingga peningkatan akses jalan di kawasan transmigrasi.
Surya berharap berbagai kebutuhan pembangunan tersebut dapat diakomodasi melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk melalui Program Berani yang menjadi bagian dari visi pembangunan daerah.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan Satuan Permukiman Baru (SPB) Uensira di Desa Balingara, Kecamatan Ampana Tete. Kawasan tersebut telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang disusun pada 2025 dan diharapkan dapat segera direalisasikan melalui pembangunan rumah transmigran serta penempatan warga transmigrasi baru.
Artikel ini telah disusun ulang dengan gaya penulisan berita media online yang lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dibaca.
