TOUNA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar rapat paripurna dalam rangka perubahan jadwal kegiatan DPRD Masa Persidangan III Tahun 2026, penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, serta pengumuman penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Utama DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Jumat (14/8/2026) malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman, didampingi Wakil Ketua Rizal C. Panjili dan Jafar M. Amin.
Turut hadir Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri, jajaran Asisten dan Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Touna, pimpinan instansi vertikal, camat, lurah serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman mengatakan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Menurutnya, pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan agenda dan jadwal persidangan yang disusun secara terencana, efektif dan terukur.
Gusnar menjelaskan, perubahan jadwal kegiatan DPRD Masa Persidangan III Tahun 2026 dilakukan setelah adanya surat dari DPP Partai NasDem Nomor 116-SE/DPP NasDem/VII/2026 tertanggal 29 Juli 2026 tentang penegasan keberlakuan surat usulan dan Surat Keputusan (SK) penggantian alat kelengkapan DPRD dari Partai NasDem Kabupaten Tojo Una-Una.
“Dengan adanya surat tersebut, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap jadwal kegiatan DPRD masa persidangan III tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Gusnar.
Ia menambahkan, perubahan jadwal tersebut juga mengacu pada berita acara Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 170/120/DPRD/2026 tanggal 11 Agustus 2026.
Penyesuaian jadwal dilakukan agar berbagai agenda DPRD dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan seluruh agenda kedewanan terlaksana secara optimal.
Gusnar juga menekankan pentingnya pembahasan KUA dan PPAS sebagai bagian strategis dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, APBD tidak hanya menjadi instrumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Rancangan KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasari penyusunan APBD. Sementara rancangan PPAS memberikan gambaran mengenai prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah,” jelasnya.
Pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una bersama DPRD telah dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gusnar menyebut, pembahasan tersebut mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatutan serta kepentingan masyarakat.
“Penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, DPRD Touna juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama DPRD.
Gusnar berharap seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Ia juga berharap APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2027 nantinya mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
.jpg)
