Palu — Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan audiensi ke Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, Selasa (12/5/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi pemanfaatan data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, khususnya penanganan kemiskinan di daerah.
Rombongan Pemkab Tojo Una-Una turut didampingi Kepala Bapperida Tojo Una-Una Moh. Arsyad, S.Si., M.Si, Kasubag Protokol Arlinda, S.Sos., M.A.P, serta Camat Ampana Kota Moh. Awali, S.Sos., M.Si. Mereka diterima langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Surya menegaskan pentingnya penguatan kerja sama dengan BPS agar seluruh kebijakan pembangunan daerah berbasis pada data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data yang akurat. Dengan dukungan BPS, kita ingin program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Surya.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menekankan bahwa data BPS menjadi rujukan utama dalam melihat kondisi sosial dan ekonomi daerah, termasuk indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah.
Sementara itu, Kepala Bapperida Tojo Una-Una, Moh. Arsyad, menegaskan bahwa sinergi dengan BPS merupakan kebutuhan strategis dalam memastikan akurasi data pembangunan daerah.
“Data BPS menjadi rujukan penting dalam melihat kondisi sosial, ekonomi, termasuk indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Karena itu, koordinasi ini terus kita perkuat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor, termasuk integrasi data DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial, menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data kemiskinan berbasis kondisi riil di lapangan.
Selain itu, data resmi kondisi sosial ekonomi masyarakat tetap dirilis oleh BPS secara berkala setiap tiga bulan sebagai rujukan nasional. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga memaksimalkan peran aparat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pendataan karena dinilai paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Pemkab Tojo Una-Una juga menyatakan dukungan terhadap program Astacita yang dinilai dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan beban hidup kelompok masyarakat miskin.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan di Tojo Una-Una.
