Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Palu pada Senin (27/4/2026) tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Hadir dalam forum tersebut sejumlah kepala daerah, termasuk Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya Lapasiri.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran krusial sebagai wadah untuk menyatukan visi pembangunan antarwilayah.
Menurutnya, kesamaan persepsi sangat dibutuhkan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas dan terintegrasi. Ia juga menyoroti bahwa penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Pengentasan kemiskinan merupakan isu strategis yang harus ditangani secara konsisten dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang kuat serta evaluasi berkelanjutan agar setiap program tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya Lapasiri, menyampaikan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah dalam Musrenbang merupakan bentuk komitmen dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah provinsi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus memperkuat program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup warga.
“Kami siap mendukung kebijakan provinsi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga merealisasikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I kepada Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp6,26 miliar.
Selain itu, dipaparkan pula alokasi anggaran program “Berani” Tahun 2026 untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dengan total nilai mencapai Rp42,92 miliar.
Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antar pemerintah daerah, sehingga perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
