TOUNA, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kantor Bupati pada Selasa (28/4/2026).
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat pusat, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI H. Muhidin Mohammad Said, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Peserta kegiatan meliputi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Tojo Una-Una. Fokus utama workshop ini adalah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa sekaligus merumuskan arah pembangunan desa yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai strategis, terutama di tengah besarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang dikucurkan hingga ke tingkat desa. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Menurutnya, evaluasi pengelolaan keuangan desa menjadi hal penting untuk mencegah potensi kebocoran anggaran. Ia juga menilai kehadiran narasumber dari tingkat pusat diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta, khususnya terkait pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Ilham Lawidu menjelaskan bahwa salah satu alasan pemerintah pusat melakukan penyesuaian bahkan pengurangan anggaran, baik untuk daerah maupun desa, adalah masih ditemukannya berbagai kasus kebocoran keuangan di sejumlah wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di daerah belum sepenuhnya berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa masih ada kepala daerah maupun perangkat desa yang harus berhadapan dengan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat daerah hingga desa.
“Pemahaman terhadap tata kelola keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah potensi pelanggaran hukum,” tegasnya.
