TOUNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan melalui Program Perhutanan Sosial.
Hal ini disampaikan oleh Asisten III Setdakab Tojo Una-Una, Alimuddin Mohammad, saat membacakan sambutan resmi Bupati pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh UPTD KPH Sivia Patuju Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis.(12/11/2025)
Dalam sambutannya, Alimuddin menyampaikan apresiasi atas inisiatif UPTD KPH Sivia Patuju yang dinilai konsisten menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan Pemkab Tojo Una-Una, khususnya terkait pengelolaan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UPTD KPH Sivia Patuju atas dedikasi dalam menyelenggarakan FGD ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Alimuddin menegaskan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kekayaan sumber daya hutan yang sangat melimpah dan harus dikelola dengan bijaksana agar memberi manfaat ekonomi, ekologi, serta sosial.
Ia menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan strategi nasional yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Program ini memberikan pengakuan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang bergantung pada hutan, agar mereka dapat menikmati manfaat hutan tanpa merusaknya,” jelasnya.
Alimuddin menyampaikan bahwa program Perhutanan Sosial sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una: “Mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan.”
Ia menekankan bahwa kata “berkelanjutan” dalam visi tersebut mengandung makna bahwa semua pembangunan harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Tojo Una-Una telah menetapkan SK Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, serta meluncurkan Roadmap Perhutanan Sosial 2025–2027 pada Oktober lalu.
Dalam kesempatan itu, Alimuddin juga menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar turut melaksanakan kegiatan yang mendukung implementasi Perhutanan Sosial.
“Pemda memiliki peran penting dalam koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Meski izin berada di pemerintah pusat, pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Asisten III ini berharap FGD dapat melahirkan gagasan konstruktif yang memperkuat peran Pemkab Tojo Una-Una dalam mendukung implementasi Perhutanan Sosial di wilayah KPH Sivia Patuju.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergitas antara Pemprov Sulteng, Pemkab Tojo Una-Una, UPTD KPH, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi persoalan teknis maupun nonteknis dalam pengelolaan hutan, termasuk aspek kelembagaan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya mengintegrasikan program Perhutanan Sosial dengan RBP REDD+ GCF O2 Output 2, sebagai upaya menekan deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Menutup sambutannya, Alimuddin mengajak seluruh peserta untuk menjadikan FGD sebagai ruang berbagi pengetahuan dan merumuskan strategi konkret dalam penguatan peran pemerintah daerah.
“Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi sebagai acuan penyusunan kebijakan dan program kerja yang lebih terarah. Semoga KPH Sivia Patuju terus menjadi lokomotif pengembangan Perhutanan Sosial di daerah,” tutupnya.
