JAKARTA – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menghadiri kegiatan Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.
Melalui verifikasi IPPR, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memastikan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah masing-masing telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan daerah.
Bupati Ilham Lawidu menegaskan bahwa revisi RTRW dan penyusunan RDTR memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Penataan ruang sangat penting bagi daerah. Dengan RTRW dan RDTR yang jelas, arah pembangunan menjadi lebih terukur, investasi dapat berkembang, dan pemerintah memiliki pedoman yang kuat dalam menetapkan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat agar proses revisi RTRW dan penyusunan RDTR dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah juga terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses tersebut.
“Kami berharap Tojo Una-Una memiliki dokumen tata ruang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih tertata, potensi daerah dimanfaatkan secara optimal, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang tengah menjalani proses verifikasi IPPR sebagai bagian dari penyusunan maupun revisi dokumen tata ruang daerah.
