PALU – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Touna, Ilham Lawidu, dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Senin (30/3/2026), dan diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah.
Kehadiran Bupati Ilham Lawidu menjadi sinyal kuat keseriusan Pemerintah Kabupaten Touna dalam memastikan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan LKPD unaudited merupakan tahapan awal dalam proses audit oleh BPK sebelum nantinya diterbitkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tahap ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
“LKPD yang kami serahkan telah melalui proses konsolidasi bersama seluruh perangkat daerah. Meskipun masih bersifat unaudited, kami telah berupaya maksimal agar data yang disajikan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujar Ilham Lawidu.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Touna akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Menurutnya, hasil audit BPK nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan yang lebih baik ke depan.
“Kami memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ilham Lawidu juga optimistis Kabupaten Touna dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 13 kali berturut-turut.
“Kami berharap kerja keras seluruh jajaran kembali membuahkan hasil, sehingga opini WTP ke-14 dapat kembali kita raih tahun ini,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Kami telah menginstruksikan seluruh OPD agar siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan. Kami juga berharap adanya bimbingan dan masukan konstruktif dari tim BPK,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pemerintah daerah turut menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025, di antaranya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Morowali Utara, Tolitoli, Banggai, dan Banggai Laut. Sebagian daerah diwakili oleh wakil kepala daerah, sementara lainnya dihadiri langsung oleh kepala daerah masing-masing.( Prokopim)
